Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin kunjung ke UPT Asrama Haji Makassar, Jumat (3/9/2021). Foto: Singgih/Man

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai, tata kelola pengelolaan UPT Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan menjadi Asrama Haji yang menguntungkan sekelas hotel. Namun karena fungsi Asrama Haji itu bagian dari sosial keagamaan, maka kurang etis jika pengelolaan Asrama Haji dipihak ketigakan.

“Memang kurang etis kalau pengelolaan Asrama Haji dipihak ketigakan, karena nanti fungsi sosialnya akan hilang dan itu yang kita khawatirkan. Namun yang menjadi problem adalah mendorong SDM (sumber daya manusia) untuk meningkatkan pelayanan di Asrama Haji itu tidak mudah,” ungkap Marwan usai berkunjung ke UPT Asrama Haji Makassar, Jumat (3/9/2021).

Lebih lanjut, Marwan sampaikan bahwa jika Asrama Haji Makassar tetap dikelola oleh Kementerian Agama maka jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk layanan sosial akan mudah. “Kalau dipihak ketigakan nanti prosedurnya menjadi ruwet. Namun tetap harus tetap dicarikan solusinya untuk peningkatan kapasitas SDM untuk bisa mengelola Asrama Haji ini seperti pelayanan hotel,” ujar Marwan.

Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang berharap ke depannya Asrama Haji Makassar terus ditingkatkan pembinaan serta pelayanannya. Dirinya juga mengapresiasi Asrama Haji Makassar yang telah tiga kali menerima ISO dan berharap Asrama Haji daerah lain dapat mencontoh Asrama Haji Makassar.

Selain itu, Samsu Niang juga mengapresiasi dijadikannya Asrama Haji Makassar sebagai tempat isolasi mandiri pasien Covid-19, sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan tempat untuk isolasi mandiri. “Ketika rumah sakit tidak lagi mampu menampung pasien Covid-19 dan Asrama Haji Makassar ini dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri maka sangat membantu sekali,” ucapnya dengan bangga. (skr/es)